Archive:

• Koalisi Anti-Korupsi Ayat Rokok Gugat Polisi

  TEMPO.CO, Jakarta- Koalisi Anti Korupsi Ayat Rokok (KAKAR) mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Permohonan tersebut terkait Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus hilangnya ayat rokok yang dikeluarkan polisi. “SP3 menyalahi ketentuan,” ujar Hakim Sorimuda Pohan, Rabu, 18 Januari 2012.Permohonan ini adalah upaya advokasi untuk membatalkan SP3 yang dilakukan polisi. Hakim menilai polisi tidak melakukan penyidikan dengan upaya yang maksimal. “SP3 dikeluarkan secara terburu-buru,” ujarnya mewakili pihak pemohon, […]

• Larangan Tak Kurangi Minat Tamu

  JAKARTA, KOMPAS – Hasil survei Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menunjukkan, sebagian besar tamu hotel dan restoran mendukung penerapan kawasan dilarang merokok. Hal ini memupuskan mitos yang kerap didengungkan bahwa penerapan kawasan dilarang merokok bisa mengurangi tamu sehingga menurunkan pendapatan hotel dan restoran.”Hasil survei ini bisa mendorong penegakan kawasan dilarang merokok (KDM) secara lebih tegas dan konsisten,” kata Tulus Abadi dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Selasa 00/1). di Jakarta.Survei dilakukan […]

• Tamu Hotel Dukung Larangan Merokok

  JAKARTA (Suara Karya) Kekhawatiran sebagian pengusaha hotel atau restoran bahwa tempat usaha mereka akan sepi jika diterapkan menjadi kawasan dilarang merokok (KDM) tidak beralasan.Hasil survei Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyebutkan, hampir 95 persen pengunjung hotel dan 93 persen pengunjung restoran mengaku akan tetap berkunjung kendati ada aturan KDM.”Jadi, ketakutan para pengusaha hotel dan restoran tentang penerapan KDM di wilayahnya bakal mengurangi jumlah pengunjung tampaknya tak beralasan. Sebab, hampir 95 […]

• Desa Bebas Rokok

  Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo (63) punya gagasan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Bukan bantuan modal yang diberikan, melainkan gagasan berupa penetapan sebuah desa di Jawa Tengah sebagai desa pertanian yang bebas rokok. Artinya, warga desa tidak boleh merokok sama sekali karena mengganggu kesehatan dan merugikan anak-anak. Mantan Panglima Kostrad ini mencontohkan, biasanya petani mengeluarkan uang untuk membeli rokok Rp. 10.000 sehari. Dalam sebulan, berarti ada pengeluaran Rp. 300.000. ’’Bukankah uang […]

• Menkes Gandeng NU Bahas RPP Pengendalian Tembakau

  (Berita Daerah-Nasional) Menkes Endang Rahayu Sedyaningsih duduk bersama pengurus PBNU membahas rancangan peraturan pemerintah tentang pengendalian tembakau. Menkes bilang, RPP ini tidak melarang orang merokok. “Kita bicara soal rancangan peraturan pemerintah tentang pengendalian dampak tembakau. NU menerima dengan baik. Artinya, terbuka mendengarkan alasan dari Kemenkes dan Pemerintah untuk membuat rancangan peraturan pemerintah tersebut,” papar Menkes. Hal ini disampaikan Menkes usai pertemuan tertutup dengan Pengurus PBNU membahas tentang RPP Pengendalian Tembakau […]